Pimpin Sertijab Plt Dirjen Otda, Mendagri: Waspada Racun Demokrasi

PT Kontak Perkasa - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar serah terima jabatan Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Plt Dirjen Otda yang baru Akmal Malik menggantikan Soni Sumarsono dan Plt Sekertaris Suhajar Diantoro menggantikan Sigit Widodo.

Upacara dilaksanakan di halaman kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019). Acara serah terima dipimpin oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Semoga Pak Suhajar, sekretaris yang baru, yang penuh pengalaman bisa lakukan tugas sebaik baiknya dalam BNPP, dan Pak Akmal selaku Plt tugas Dirjen Otonomi Daerah bisa laksanakaan tugas di Dirjen Otonomi Daerah itu dengan baik," ucap Tjahjo, dalam sambutannya.

Tjahjo juga mengucapkan terima masih kepada pejabat Dirjen Otda, Soni Sumarsono, dan Sekretaris BNPP Sigit Widodo yang selama ini telah mengemban tugas dengan baik. Keduanya diganti karena telah purna tugas.

"Atas nama Kemendagri dan BNPP kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi loyalitas yang selama ini selalu ditunjukkan oleh Pak Soni Sumarsono dan Pak Sigit," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang hadir terkait kesetiaan kepada atasan dan negara. Dirinya berharap seluruh ASN bisa membawa amanah jabatan sampai ke tujuan.

"Kesetiaan bukan dilihat dari banyaknya kita bergerak tapi bagaimana kita bisa kuat bertahan, karena jabatan bukan kita minta tapi diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita dan tugas itu hanya berjalan lurus membawa amanah sampai tujuan yang ada," ujar Tjahjo.

Tjahjo juga meminta jajarannya untuk mewaspadai racun dan virus demokrasi. Para ASN diminta untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

"Waspada racun dan virus demokrasi yang selama itu menghampiri, yaitu politik uang, kampanye kebencian, SARA, fitnah, dan hoax, harus dicermati dan hati-hati itu adalah racun dan virus demokrasi yang bisa setiap saat hampiri. Kita harus lawan virus-virus itu dalam rangka wujudkan pemilu yang demokratis sesuai pilihan masing-masing. Pilihan boleh beda tapi harus jadi satu kesatuan bagian yang utuh sebagai bangsa dan negara yang merdeka," pungkasnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Wanita Tuna Grahita di Takalar Sulsel Diperkosa Kernet

Kontak Perkasa Futures - Wanita penyandang tuna grahita berumur 17 tahun, di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi korban pemerkosaan seorang kernet mobil, Halim (25). Korban diberikan pendampingan psikologi oleh Pemkot Sulsel.

"Atas permintaan Polres Takalar, kami bersama P2TP2A Takalar dan psikolog klinis melakukan pemeriksaan psikologis korban. Korban mengalami kelambatan berpikir, sulit menjelaskan, lebih sering diam. Setelah ditanya perlahan-lahan, korban dapat menjelaskan kronologi kejadian dibantu oleh ibunya," jelas Kepala UPT P2TP2A Sulsel, Meisy Papayungan, pada Jumat (1/3/2019).


Korban diketahui diperkosa oleh pelaku yang tak lain adalah tetangga nya sendiri, di sebuah sawah yang berada di belakang rumah pelaku, di salah satu desa di Kecamatan Mangarabombang, Takalar, pada tanggal 18 Februari 2019 lalu.

Setelah peristiwa itu, aparat kepolisian langsung menangkap pelaku dan hingga kini masih dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Takalar, terkait kasus pemerkosaan wanita tuna grahita tersebut

"Dari beberapa kasus difabel yang kami dampingi, pelaku umumnya memanfaatkan kekurangan difable untuk melakukan tindakan cabul dan perkosaan," sebut Meisy.

Selain melakukan pendampingan psikolog, P2TP2A Sulsel dan Takalar, juga akan melakukan pendampingan hukum terhadap korban hingga ke pengadilan.

"Kami juga beri pendampingan hukum di kepolisian hingga ke pengadilan kami kawal, seperti hasil pemeriksaan psikolog dalam bentuk tertulis digunakan nantinya sebagai keterangan ahli bahwa anak ini memang tidak bisa menjelaskan seperti orang pada umumnya," tutur Meisy. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Tunda Cetak e-KTP Orang Asing karena Polemik Bikin Bising

PT Kontak Perkasa - Polemik mengenai isu kepemilikan e-KTP oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) bikin gaduh. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun meminta pencetakan e-KTP untuk Warga Negara Asing (WNA) ditunda hingga pemilu selesai.

Diskursus terkait persoalan ini mulai mencuat kala beredar kabar TKA asal China di Cianjur memiliki e-KTP. Kabar itu semakin heboh saat nomor induk kependudukan (NIK)-nya muncul di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Mulanya, beredar foto identitas mirip e-KTP itu memang nyaris identik dengan e-KTP penduduk Indonesia yang kebanyakan memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Yang membedakan adalah ada kolom kewarganegaraan dan masa berlaku yang tidak seumur hidup.

Di kolom alamat, diketahui TKA berinisial GC tersebut tinggal di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur. Identitas mirip e-KTP itu sendiri dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Sejumlah pihak mulai dari Disnakertrans hingga Plt Bupati Cianjur sudah angkat bicara mengenai polemik ini. Tak hanya pemerintah setempat, isu ini juga menarik perhatian KPU dan Kemendagri.

KPU Kabupaten Cianjur mengatakan ada kesalahan input data NIK milik WNA asal China sehingga masuk dalam DPT. NIK itu dimasukkan dengan nama seorang WNI berinisial Bahar.

"Secara bukti langsung di lapangan, nama Bahar ini memang ada. Alamat juga betul sesuai tercantum dalam data pemilih. Namun kesalahannya yang diinput itu data milik WNA asal China berinisial GC," ucap Anggy kepada awak media di kantor KPU Cianjur, Jalan Taifur Yusuf, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

"Pada prinsipnya, kita bukan memasukkan WNA agar menjadi pemilih, tapi pure kesalahan input NIK-nya saja dalam data pemilih. WNA China tersebut tidak menjadi pemilih pada Pemilu 2019," sambungnya.

Terkait hal itu, Kemendagri menegaskan WNA tidak bisa mencoblos di Pemilu 2019 meski memiliki e-KTP.

"WNA tak bisa memilih," ujar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Penegasan bahwa WNA dengan e-KTP tak bisa mencoblos di Pemilu 2019 muncul terkait kasus salah input nomor induk kependudukan (NIK) TKA China berinisial GC dalam e-KTP WNI bernama Bahar. Sedangkan salah satu syarat untuk bisa ikut pemilu adalah berkewarganegaraan Indonesia.

"Jadi bukan Pak Chen bisa nyoblos, yang (bisa) nyoblos tetap Pak Bahar," tegas Zudan.

Zudan memaparkan perbedaan e-KTP WNI dengan e-KTP WNA. Meski blangko e-KTP sama-sama warna biru, namun ada perbedaan mencolok.

"Untuk membedakannya masa berlaku tidak seumur hidup, warga negara disebutkan, (penulisan) agama, status pekerjaan disebutkan dalam bahasa asing," imbuhnya.

Sedangkan WNA bisa memiliki e-KTP sebagaimana diatur syaratnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Khusus aturan soal TKA dengan kondisi tertentu wajib punya e-KTP ada di pasal 63 dengan keterangan WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el atau e-KTP.

Selain itu, Kemendagri meminta pencetakan e-KTP bagi WNA ditunda hingga pemilu selesai. Permintaan itu disampaikan agar polemik mengenai e-KTP bagi WNA tak semakin gaduh.

"Ini saya beri arahan ke daerah agar daerah berhati-hati, kalau bisa KTP-el WNA dicetak setelah nanti pileg-pilpres. Ini dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kegaduhan," kata Zudan.

Zudan ingin menjaga situasi menjelang pemilu tetap kondusif. Dia juga mengatakan perlu adanya sosialisasi yang lebih masif terkait kewajiban WNA memiliki e-KTP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Oleh karena itu, agar semuanya kondusif, ditahanlah sampai 50 hari ke depan. Bolehlah dicetak tanggal 18 April," ujarnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Ngaku Hidupkan Orang Mati, Pendeta Afrika Akan Dipaksa Bersumpah

PT Kontak Perkasa Futures - Otoritas Afrika Selatan (Afsel) akan memanggil pendeta Alph Lukau setelah video aksinya 'menghidupkan' orang mati menjadi viral dan menuai kecaman publik. Nantinya, pendeta Lukau akan dipaksa memberikan keterangan di bawah sumpah.

Komisi CRL atau Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Komunitas Budaya, Agama dan Linguistik, sebelumnya menyebut 'aksi itu direkayasa untuk berusaha mendapatkan uang dari orang-orang tak berdaya'. Komisi CRL yang mendapat mandat langsung dari Konstitusi Afsel ini bertugas melindungi dan mempromosikan hak-hak budaya, keagamaan dan linguistik dari masyarakat yang beragam.

Seperti dilansir media lokal Afsel, Mail & Guardian, Rabu (27/2/2019), Ketua Komisi CRL, Thoko Mkhwanazi-Xaluva, menyatakan organisasinya akan memanggil pendeta Lukau yang memimpin gereja bernama Alleluia Ministries International dan memaksanya menyampaikan pernyataan di bawah sumpah.

"Kami pikir ini problematik bahwa orang-orang disebut mati atau setengah mati dan kemudian dihidupkan kembali," sebut Mkhwanazi-Xaluva dalam press briefing kepada media setempat.

"Di bawah situasi normal, dengan seluruh tuduhan terhadapnya, untuk saat ini, bagi profesi apapun, dia akan dinonaktifkan," imbuhnya.

Dalam video yang viral di media sosial, pendeta Lukau tampak menyentuh perut seorang pria berpakaian serba putih yang terbaring di dalam peti mati. Beberapa saat kemudian, pria di dalam peti itu terbangun dan duduk. Para jemaat yang ada di sekeliling pendeta Lukau kagum dengan hal itu.

Namun publik mengecam dan olok-olokan terhadap aksi itu bermunculan di media sosial. Komisi CRL sebelumnya menyatakan akan menyelidiki insiden yang menuai kecaman publik itu.

"Sebagai komisi, kami perlu menyelidiki hingga ke akar masalah ini. Jika kami tidak melakukan itu, orang-orang Afrika Selatan akan teperdaya dan kecerdasan mereka dihina," ujar Wakil Ketua Komisi CRL, David Mosoma.

Ditambahkan Mkhwanazi-Xaluva bahwa Komisi CRL telah mendorong parlemen Afsel untuk memulai proses perumusan legislasi yang akan membantu mengatur sektor tersebut agar 'gereja-gereja problematik' bisa ditangani.

"Selama lima tahun ke depan kami akan mendorong regulasi praktisi keagamaan... Parlemen harus melakukan hal yang perlu dilakukan. Harus ada semacam kontrol," tegasnya. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Tarik Ulur Harga Tiket Pesawat, Sampai Kapan?

PT Kontak Perkasa - Pemerintah sudah meminta maskapai menurunkan harga tiket pesawat. Tapi mungkin masih jauh panggang dari pada api.

Sudah sepekan lebih berlalu sejak Menhub Budi Karya Sumadi mengimbau agar maskapai menurunkan harga tiket pesawat, pasca turunnya harga avtur. Avtur disebut sebagai penyebab harga tiket pesawat mahal.

Menteri Pariwisata Arief Yahya pun pekan lalu sudah mendesak maskapai menurunkan harga tiket pesawat. Soalnya yang kena dampak langsung adalah pariwisata.

Sebagai contoh dalam penelusuran detikTravel, pengunjung ke Rammang-ramang dilaporkan anjlok 50 persen. Ini lantaran mahalnya tiket pesawat ke Makassar yang dikeluhkan para traveler.

Puncaknya, Bandara Sultan Syarif Kasim (SSK) II Pekanbaru mencatat 730 penerbangan dibatalkan selama Januari 2019. Bahkan Bandara Adi Sumarmo di Solo sempat diberitakan lebih sepi dari biasanya. Ini gara-gara menurunnya animo traveler untuk terbang, selain juga sudah mulai masuk low season, demikian menurut Corporate Secretary PT Angkasa Pura I (Persero) Handy Heryudhitiawan.

"Hal tersebut disebabkan beberapa hal di antaranya adalah tiket yang masih di atas rata-rata perolehan sebelumnya, masa low season dikarenakan awal tahun perjalanan bisnis masih rendah, masa sekolah dan sebagainya," kata dia (25/2).

Sementara di banyak forum traveler, masih banyak obrolan soal harga tiket pesawat. Beberapa harga tiket pesawat turun sih, tapi belum merata di semua rute penerbangan. Para backpacker sebagian malah mempertimbangkan naik kapal Pelni untuk mereka yang punya waktu leluasa untuk traveling.

"Kemaren sempat mantau Jakarta ke Yogya, ke Belitung, nggak sih. Memang harga segitu kalau ke Yogya," kata Martha Simandjuntak, traveler asal Jakarta, Selasa (26/2/2019).

Tapi beda lagi untuk ke Padang yang dirasakan Catur Nugraha, pelaku usaha tur. "Mahal banget. Ini buat yang ke Padang ya," keluhnya.

Atas kondisi yang berlarut-larut ini, Menhub pun mengakuinya. Menhub Budi Karya Sumadi saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Senin (25/2) mengakui harga tiket pesawat sejumlah maskapai masih mahal. Dengan singkat, Budi mengatakan bahwa pihaknya masih akan meneliti harga tiket tersebut.

"Ya nanti saya teliti lagi," ungkap Budi.

Musim low season sudah di depan mata, traveler akan semakin berharap harga tiket pesawat turun jauh. Pameran wisata pun menjadi harapan mereka demi mencari tiket pesawat murah. Namun di luar itu, mereka pun mengharapkan kepastian dari pemerintah dan maskapai.

"Menurut saya kalau selaku orang Aceh asli sangat berharap agar harga tiket untuk orang Aceh harus semurah murahnya karena menurut sejarah Aceh adalah penyumbang dana pembelian pesawat perdana bagi Indonesia," harap Zulfan Ariansyah, traveler asal Banda Aceh. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Serangan Prabowo ke Elite Jakarta dari Mojokerto

Kontak Perkasa Futures - Capres Prabowo Subianto lagi-lagi menyerang elite di Jakarta. Kali ini, serangan dilontarkan dari Mojokerto, Jawa Timur.

Dalam serangannya kali ini, Prabowo menuding ada elite yang 'bermain' di Pemilu 2019. Dia pun menyebut elite tersebut sudah kehilangan akal sehat.

"Saya selalu katakan elite yang ada di Jakarta itu sudah kehilangan akal sehat. Yang ada di mereka adalah keinginan mengakal-akali rakyatnya sendiri. Mereka memandang rakyat Indonesia bodoh, bisa dibohongi," kata Prabowo dalam pidatonya di GOR Kesenian Majapahit, Jalan Gajah Mada, Kota Mojokerto, Minggu (24/2).

Pernyataan Prabowo itu pun sontak disambut teriakan kata 'Betul' dari ratusan relawan dan petani pendukungnya yang hadir di GOR Kesenian Majapahit. Tak hanya itu, Capres nomor urut 02 itu juga menyebut para elite di Jakarta itu berniat membagi-bagikan uang menjelang Pilpres 2019 tanggal 17 April nanti.

"Nanti menjelang tanggal 17, mereka sudah punya niat bagi-bagi uang, bagi-bagi sembako, bagi-bagi ini, bagi-bagi itu. Saudara-saudara sekalian, itu uang rakyat Indonedia sendiri," ungkapnya sembari berteriak lantang.

Serangan itu kemudian dipertanyakan oleh Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin. TKN Jokowi-Ma'ruf mempertanyakan elite yang dimaksud Prabowo.

Wasekjen PKB itu menegaskan money politics atau politik uang merupakan musuh utama demokrasi. Menurutnya, politik uang malah bikin Indonesia terhambat.

"Elite siapa yang akan bagi-bagi duit?" kata Wakil Direktur Kampanye TKN Daniel Johan kepada wartawan, Minggu (24/2/2019).

Sementara, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga enggan menunjuk siapa elite yang dimaksud Prabowo. Menurut BPN apa yang disampaikan Prabowo merupakan sebuah peringatan kepada semua pihak.

"Pernyataan Pak Prabowo itu merupakan warning adanya kejahatan pemilu; yaitu adanya pihak yang akan melakukan segala cara menjelang 17 April 2019," ujar Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga Uno, Suhud Alynudin. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Jawab Isu Miring Sudirman soal Freeport, Luhut: Kurang Kerjaan

PT Kontak Perkasa - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut bicara terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Executive Chairman Freeport McMoRan James Robert (Jim Bob) Moffett. Isu itu dihembuskan oleh Mantan Menteri ESDM Sudirman Said.

Luhut mengatakan, Jokowi memang beberapa kali bertemu dengan Moffett. Namun dia menilai pertemuan itu biasa saja.

"Bertemu Presiden kan sering-sering juga. Saya juga sering bertemu Moffet juga, enggak ada masalahnya," ujarnya di kantor CSIS, Jakarta, Jumat (22/2/2019).

Luhut menegaskan, setiap pertemuan Jokowi dengan Moffett adalah pertemuan biasa. Tidak pernah ada kesepakatan yang di luar kepentingan nasional.

"Presiden itu tidak pernah ada deal macem-macem. Deal-nya dia selalu dalam koridor kepentingan nasional," tegasnya.

Luhut enggan berkomentar lebih jauh terkait isu tersebut. Dia menilai Sudirman Said yang menghembuskan isu itu pertama kali kurang kerjaan

"Ya yang viralin yang kurang kerjaan aja itu," sindirnya.

Sebelumnya Sudirman menceritakan, pada 7 Oktober 2015, sesampainya dia di ruangan kerja Jokowi, dia melihat ada Moffet, sedang mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Di sana Sudirman diperintahkan Jokowi untuk membuat draft mengenai kesepakatan pembelian saham.

Sesampainya di sebuah tempat, Moffet menyodorkan draf kesepakatan. Menurut Sudirman, draf itu tidak menguntungkan Indonesia.

Kemudian setelah pertemuan dengan Moffet, Sudirman langsung menyampaikan draft tersebut kepada Jokowi. Menurut Sudirman, saat itu Jokowi disebut langsung menyetujui, padahal menurut Sudirman draf tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport bukan Indonesia.

"Bapak dan Ibu tahu komentarnya pak presiden apa? Dia mengatakan 'lho kok begini saja sudah mau? Kalau mau lebih kuat lagi sebetulnya diberi saja'. Jadi mungkin saja ketika pagi itu, saya nggak ikut diskusi, saya datang tulis surat, dan saya nggak tahu sebelum pertemuan itu ada siapa. Jadi saya disuruh nulis surat dengan level ini aman, nggak merusak. Tapi pak Presiden bilang 'kok begini nggak mau', jadi mungkin tanggal 7 itu mungkin sudah ada komitmen yang lebih kuat, yang dikatakan surat itu perkuat posisi mereka, dan lemahkan posisi kita," ungkap Sudirman di acara bedah buku bertajuk 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan' di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2). - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com