Terus Digempur, 3 Ribu Militan ISIS di Suriah Akhirnya Menyerah

Kontak Perkasa Futures - Lebih dari 3 ribu militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah dilaporkan menyerah. Hal itu dilakukan ribuan militan ISIS di tengah gempuran yang terus dilancarkan oleh pasukan yang didukung Amerika Serikat (AS) terhadap markas terakhir ISIS di Suriah.
 

Rabu (13/3/2019), juru bicara Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mustafa Bali, mengklaim hingga Selasa (12/3) malam waktu setempat, jumlah militan ISIS di Suriah yang meletakkan senjatanya 'naik hingga 3 ribu' orang. Ditambahkan Bali bahwa tiga wanita Yazidi dan empat anak diselamatkan dari ISIS.

Diketahui bahwa pertempuran sengit masih berlangsung di kota Baghouz, yang menjadi wilayah terakhir yang dikuasai ISIS di Suriah.

Tim CNN yang ada di Suriah menyaksikan langsung pertempuran sengit yang berlangsung di kota Baghouz sepanjang Selasa (12/3) malam hingga Rabu (13/3) pagi waktu setempat. Sejauh ini SDF enggan memberi penjelasan detail soal apa yang akan dilakukan terhadap petempur ISIS yang belum mau menyerahkan diri.

"Momen menentukan jauh lebih dekat dari sebelumnya," sebut Bali dalam pernyataannya, merujuk pada pertempuran sengit dengan ISIS di Suriah.

Diklaim oleh Bali bahwa para petempur ISIS di Baghouz 'menyerahkan diri secara massal'.

Bali sebelumnya mengklaim bahwa dua depot senjata telah dihancurkan dalam gempuran di Baghouz. Gempuran itu disebut menewaskan 38 petempur ISIS.

Gempuran terhadap ISIS di Suriah oleh SDF yang didukung koalisi militer pimpinan AS telah berlangsung beberapa tahun terakhir. Wilayah-wilayah strategis di Suriah dan Irak yang dikuasai ISIS satu per satu berhasil direbut kembali.

Sebelum gempuran terbaru terhadap ISIS di Baghouz dimulai Februari lalu, SDF memperkirakan masih ada 1.500 warga sipil dan 500 petempur ISIS yang tersisa. Namun setelah gempuran dimulai, menjadi jelas bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih banyak. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

TGUPP Anies Baswedan Lewat Pergub, TAP Ridwan Kamil Dibentuk Pakai Kepgub

PT Kontak Perkasa - Sama seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga memiliki tim khusus untuk membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Di DKI Jakarta tim tersebut diberinama Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan dasar hukum pembentukan melalui Pergub Nomor 16/2019. Sementara di Jabar diberinama Tim Akselerasi Pembangunan (TAP),berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018.

Dalam Kepgub tersebut dijelaskan dasar pertimbangan pembentukan TAP dalam rangka menunjang percepatan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

Jumlah anggota TAP milik Emil sapaan Ridwan Kamil sebanyak 19 orang. Mereka adalah para pakar dengan latar belakang berbeda termasuk eks timses Emil saat bertarung di Pilgub Jabar lalu juga adik kandung Ridwan Kamil, Elpi Nazmuzzaman.

Untuk struktur dari TAP terbagi dalam delapan bagian. Gubernur dan wakil gubernur berperan sebagai pembina, Sekda Jabar Iwa Karniwa sebagai pengarah, penanggung jawab TAP terdiri dari staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Sementara untuk posisi ketua TAP, Emil mempercayakan kepada Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, Ketua Harian Arfi Rafnialdi.

Kemudian ada juga posisi dewan pakar yang diisi oleh 9 orang pakar dengan beragam latar belakang keilmuan. Seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Idratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim.

Selain dewan pakar, di dalam TAP bentukan Ridwan Kamil ada juga dewan eksekutif yang diisi oleh delapan orang, yaitu Juwanda, Sri Pujiyanti, Elpi Nazmuzzaman, Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Bariguna, Lia Endiani, Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Padjar.

Berdasarkan keputusan gubernur itu, juga diterangkan mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi TAP. Semua kebutuhannya dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat.

Namun dalam Kepgub itu, tidak disebutkan berapa honor atau anggaran yang disiapkan untuk masing-masing anggota TAP. Selain itu tidak jelas juga berapa lama masa tugas dari tim khusus yang dibentuk oleh Emil, karena tidak tercantum dalam Kepgub.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sengaja membentuk TAP demi terciptanya kselerasi pembangunan di Jawa Barat.

"Saya sampaikan Pemprov ini sedang bereksperimen dengan birokrasi dinamis. Birokrasi dinamis ini menyelesaikan pembangunan dengan melibatkan strategis-strategisnya. Ini sudah di SK-kan tim akselerasi pembangunan. Di Jakarta kaya TGUPP," ucapnya, Kamis (17/1/2019).

Pembentukan ini menuai pro dan kontra. Anggota Komisi I DPRD Jabar Didin Supriadin menyatakan dari sisi aturan dalam pembentukan tim itu, dinilai tidak jelas. Karena di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan turunan dari aturan tersebut meminta agar pemerintah daerah merampingkan struktur organisasinya dengan tugas dan fungsi yang lebih dimaksimalkan.

Pengamat Politik Unpad Firman Manan menilai positif keberadaan TAP. Tim ini menurutnya dibentuk untuk memastikan visi misi dan program gubernur baru bisa dijalankan secara baik.

Namun ia menyarankan gubernur berkonsultasi ke Kemendagri untuk aturan hukumnya.

"Karena ini pemerintah daerah harus jelas dasar hukumnya. Dulu itu (zaman Ahmad Heryawan) masalahnya dalam hal itu (payung hukum). Sekarang harus dipastikan punya dasar hukum yang kuat, termasuk tugas dan fungsi yang dijalankan. Agar tim ini bekerja tidak keluar dari jalurnya," tandasnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Operasional Anies Rp 54 M, Gaji TGUPP Ambil dari Situ Saja

PT Kontak Perkasa Futures - Fraksi NasDem DKI Jakarta mengkritik soal kemungkinan anggota TGUPP bisa bertambah. Fraksi NasDem DKI menganggap ini akan membebani anggaran.

"Seharusnya dapat digunakan untuk hal lain. Karena kekurangan percayaan kepada staf ada, maka perlu akomodir banyak orang. Mudah-mudahan bukan akomodir timses," ucap Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Dengan Pergub Nomor 16 tahun 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menambah jumlah anggota TGUPP sesuai kebutuhan. Namun, anggaran untuk TGUPP berjumlah Rp 20 miliar di kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Kalau masalah gaji, itu bisa dipakai (tambahan) dari operasional gubernur, kalau dari APBD sudah ada batasan, tidak mungkin lagi dinaikkan. Silakan gubernur mau ambil dari mana. Tidak bisa lagi dari APBD, karena sudah diketok," ucap Bestari.

Menurut Bestari, anggaran operasional gubernur sekitar Rp 50 miliar. Uang itu bisa digunakan oleh Anies untuk keperluannya.

"Rp 54 M. Kan dia boleh belanjakan ke mana saja," ucap Bestari.

Menurut Bestari, lebih baik Anies memberdayakan Kepala Dinas dan SKPD lainnya daripada menambah anggota TGUPP. Hal itu lebih efektif dan efisien untuk membantu gubernur.

"Saya kira (penambahan) itu hak gubernur. Namun perlu kita melihat, semakin banyak TGUPP, memperlihatkan kelemahan manajerial dari gubernur, negara sudah fasilitasi dengan kepala dinas, kepala SKPD. Itu Gubernurnya lemah sehingga butuh sangat banyak orang, dan membuat keputusan menjadi sangat sulit karena macam-macam meja yang harus dilewati," kata Bestari.

Sebelumnya, Anies mengatakan sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan dalam struktur TGUPP. Dia menyebut pergub baru itu hanya mengubah aturan bagi aparatur sipil negara (ASN) agar bisa bertugas dalam struktur TGUPP.

"Oh nggak (perubahan), sebenarnya bukan perombakan, sehingga sekarang memungkinkan bagi ASN untuk berada di situ," kata Anies seusai acara peresmian di Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019). - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Produk Pangan Australia Bakal Banjiri RI?

PT Kontak Perkasa - Indonesia dan Australia telah sepakat menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/ IA-CEPA). Kesepakatan diteken pada Senin 4 Maret 2019.

Dalam perjanjian tersebut, ada keuntungan yang bakal didapat Indonesia seperti mendapatkan fasilitas 100% bebas bea masuk ke Australia. Sementara, secara bertahap, Australia mendapatkan bebas bea masuk ke Indonesia sebesar 94%.

Hanya saja, peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira menilai bahwa dari perjanjian itu Indonesia berpotensi dibanjiri beberapa komoditas pangan dari negeri kanguru.

"Produk pangan yang akan banjiri Indonesia salah satunya gandum, garam, sapi, dan buah buahan," kata Bhima saat dihubungi, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Berdasarkan data BPS, Bhima mengungkapkan impor gandum dari Australia mencapai 5,1 juta ton atau naik 34,2% per 2017 dibandingkan tahun 2013.

Sementara impor sapi tercatat 85 ribu ton naik 108% sejak 2013. Lalu untuk impor garam mencapai 2,3 juta ton atau meningkat 45,5%. Impor buah-buahan dari Australia 27 ribu ton atau naik 22%.

Data tersebut, lanjut Bhima tercatat sebelum adanya perjanjian IA-CEPA. Dikhawatirkan, usai adanya kesepakatan beberapa komoditas pangan dari negeri kanguru semakin membanjiri pasar domestik.

"Dengan perjanjian ini pastinya produk Australia makin menekan produsen lokal. Garam, sapi kan kita produksi dalam negeri juga," ujar dia.

Menurut Bhima, jika gempuran produk impor dari Australia terjadi maka para petani dan peternak yang terkena dampaknya bisa beralih profesi ke sektor yang lebih menguntungkan.

"Kalau digempur impor insentif bagi petani lokal berkurang. Mereka bisa saja jual ladang dan ternaknya untuk pindah profesi lain yang lebih untung," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Bhima, pemerintah bisa mengantisipasi gempuran produk impor dari Australia dengan memainkan hambatan non tarif.

"Banyak cara misalnya lewat kebijakan kuota impor, kewajiban importir kerjasama dengan petani lokal, dan safeguard," ungkap dia. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Dua Pesawat Pengebom AS Terbang Melintasi Laut China Selatan

PT Kontak Perkasa - Pesawat pengebom B-52 milik Amerika Serikat (AS) mengudara di dekat pulau-pulau sengketa di perairan Laut China Selatan. Ini menjadi momen pertama dalam beberapa bulan terakhir bagi AS untuk mengirimkan pengebom jenis B-52 ke perairan yang menjadi sengketa banyak negara itu.

"Dua pengebom B-52H Stratofortress lepas landas dari Pangkalan Udara Andersen di Guam dan berpartisipasi dalam misi latihan rutin, pada 4 Maret 2019," sebut Pasukan Udara Pasifik AS dalam pernyataannya, Rabu (6/3/2019).

Pasukan Udara Pasifik AS selama ini bertugas mengawasi operasi udara AS di kawasan Pasifik.

"Salah satu pengebom melakukan latihan di sekitar Laut China Selatan sebelum kembali ke Guam, sementara satu pengebom lainnya melakukan latihan di sekitar Jepang dalam koordinasi dengan Angkatan Laut AS dan bersama mitra Angkatan Udara Jepang sebelum kembali ke Guam," jelas pernyataan itu.

Disebutkan lebih lanjut bahwa dua operasi penerbangan itu merupakan bagian dari misi 'Continuous Bomber Presence' yang dijalankan Komando Pasifik AS sejak lama. Militer AS menegaskan bahwa misi itu bertujuan untuk menjaga kesiapan pasukan AS.

Ditegaskan Angkatan Laut AS bahwa misi penerbangan pada Senin (4/3) lalu sudah sejalan dengan hukum internasional.

AS selama ini diketahui secara rutin mengerahkan pesawat pengebom miliknya ke sekitar perairan Laut China Selatan. Namun pengerahan pada Senin (4/3) merupakan momen pertama yang melibatkan pengebom jenis B-52 yang berkemampuan nuklir sejak November tahun lalu.

Sejak tahun 2004, militer AS merotasi pengerahan pesawat pengebom B-1, B-52 dan B-2 dari Pangkalan Udara Andersen di Guam, sebagai bagian dari misi 'Continuous Bomber Presence'. Otoritas China yang terlibat sengketa perairan Laut China Selatan sangat sensitif dengan kehadiran militer AS di dekat lokasi-lokasi dibangunnya pulau-pulau buatan, yang juga menjadi lokasi dibangunnya fasilitas-fasilitas militer China itu.

Pada September tahun lalu, sebuah kapal perang China berlayar sangat dekat, hanya berjarak 41 meter, dengan sebuah kapal militer AS, USS Decatur. Hal ini memaksa kapal perang AS untuk bermanuver demi menghindari tabrakan. Angkatan Laut AS menyebut aksi China itu 'tidak aman dan tidak profesional'.

Belum ada tanggapan resmi dari otoritas China terkait pengerahan terbaru B-52 ke dekat Laut China Selatan ini. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

BPN Ungkit Bandar Narkoba, NasDem Singgung Caleg Eks Koruptor di Gerindra

Kontak Perkasa Futures - Kontroversi pernyataan Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kasus narkoba yang menjerat Waskjen PD Andi Arief meluas ke isu-isu lain. Terakhir, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkit bandar narkoba yang sempat berada di Partai NasDem.

Soal bandar narkoba di NasDem diungkit anggota BPN, Habiburokhman, ketika menanggapi anggota TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir yang bertanya apakah Andi Arief nyabu setelah bergaul dengan BPN. Menanggapi Habiburokhman, NasDem tak memungkiri soal bandar narkoba itu.

"Soal bandar narkoba sempat ada dalam partai NasDem, saya tidak pungkiri. Ibrahim Hasan adalah orangnya, anggota DPRD Kabupaten Langkat," kata anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, Selasa (5/3/2019).

Menurut Taufiqulhadi, masuknya sang pengedar narkoba ke dalam partai karena NasDem yang masih berumur belia. Dia menegaskan sang bandar narkoba bukan kader, tapi hanya menumpang NasDem demi pencalegan.

"Itu bisa terjadi karena NasDem partai belia yang baru berusia 7 tahun. NasDem belum sepenuhnya mampu merekrut kader murni partai. Maka di daerah tertentu, kami menerima tokoh bebas. Hanya ada tokoh yang ingin masuk dan bersembunyi di partai. Ibrahim itu bukan kader NasDem, ia orang luar yang ingin jadi caleg. Sialnya, ia pengedar sabu," sebut Taufiqulhadi.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan NasDem tidak akan kecolongan lagi. Soal apakah orang dekat pengedar sabu yang bernama Ibrahim Hasan terdampak, dia menepisnya.

"Jadi kalau ada yang mengatakan dengan mengesankan bahwa orang dekat-dekat Ibrahim di sekitarnya juga kena pengaruh Ibrahim, saya pikir itu tidak benar," ucap Taufiqulhadi.

Membalas Habiburokhman, Taufiqulhadi menyebut gerak-gerik Ibrahim Hasan selama ini tertutup. Dia lantas menyindir caleg eks koruptor yang dicalonkan Partai Gerindra, partai tempat Habiburokhman bernaung.

"Ibrahim itu gerak geriknya sangat tertutup, agar tidak ada yang tahu tentang kegiatannya. Dengan demikian, tidak ada anggota NasDem yang terpengaruh dia.
Kami tidak tahu sama sekali ada orang jahat seperti Ibrahim. Seperti tidak tahunya Gerindra di partainya banyak disusupi caleg yang mantan napi koruptor," sebut Taufiqulhadi. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Pimpin Sertijab Plt Dirjen Otda, Mendagri: Waspada Racun Demokrasi

PT Kontak Perkasa - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar serah terima jabatan Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Plt Dirjen Otda yang baru Akmal Malik menggantikan Soni Sumarsono dan Plt Sekertaris Suhajar Diantoro menggantikan Sigit Widodo.

Upacara dilaksanakan di halaman kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019). Acara serah terima dipimpin oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Semoga Pak Suhajar, sekretaris yang baru, yang penuh pengalaman bisa lakukan tugas sebaik baiknya dalam BNPP, dan Pak Akmal selaku Plt tugas Dirjen Otonomi Daerah bisa laksanakaan tugas di Dirjen Otonomi Daerah itu dengan baik," ucap Tjahjo, dalam sambutannya.

Tjahjo juga mengucapkan terima masih kepada pejabat Dirjen Otda, Soni Sumarsono, dan Sekretaris BNPP Sigit Widodo yang selama ini telah mengemban tugas dengan baik. Keduanya diganti karena telah purna tugas.

"Atas nama Kemendagri dan BNPP kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi loyalitas yang selama ini selalu ditunjukkan oleh Pak Soni Sumarsono dan Pak Sigit," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang hadir terkait kesetiaan kepada atasan dan negara. Dirinya berharap seluruh ASN bisa membawa amanah jabatan sampai ke tujuan.

"Kesetiaan bukan dilihat dari banyaknya kita bergerak tapi bagaimana kita bisa kuat bertahan, karena jabatan bukan kita minta tapi diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita dan tugas itu hanya berjalan lurus membawa amanah sampai tujuan yang ada," ujar Tjahjo.

Tjahjo juga meminta jajarannya untuk mewaspadai racun dan virus demokrasi. Para ASN diminta untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

"Waspada racun dan virus demokrasi yang selama itu menghampiri, yaitu politik uang, kampanye kebencian, SARA, fitnah, dan hoax, harus dicermati dan hati-hati itu adalah racun dan virus demokrasi yang bisa setiap saat hampiri. Kita harus lawan virus-virus itu dalam rangka wujudkan pemilu yang demokratis sesuai pilihan masing-masing. Pilihan boleh beda tapi harus jadi satu kesatuan bagian yang utuh sebagai bangsa dan negara yang merdeka," pungkasnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com