MK: Pasal Makar Lindungi Negara dari yang Hendak Memperkosanya

Kontak Perkasa Futures - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pasal makar dalam KUHP sah dan konstitusional. MK menilai pasal makar bertujuan untuk melindungi kepentingan negara dan warganya dari orang-orang yang hendak mememperkosanya.

"Secara doktriner maupun praktik negara-negara, terdapat pandangan di kalangan yuris yang secara universal telah diterima sebagai hukum (opinio juris sive necessitatis) bahwa negara pun memiliki kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana dari perbuatan yang hendak memperkosanya," demikian bunyi putusan MK, Rabu (8/5/2019).

Menurut MK, di negara-negara yang kehidupan demokrasinya telah matang sekali pun, kejahatan terhadap negara tetap ada. Artinya, keberadaan norma hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap negara an sich tidak serta-merta dapat dijadikan dasar argumentasi untuk menyatakan suatu negara tidak demokratis.

"Sehingga, dari perspektif demikian, oleh karena telah diterima secara universal maka, secara prinsip, keberadaan norma hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan terhadap negara adalah konstitusional," ujar MK dalam putusan yang diketok pada 31 Januari 2018 itu.

Keberadaan ketentuan tentang 'makar' dalam tertib hukum pidana Indonesia adalah bagian dari kewenangan penuh Indonesia sebagai negara merdeka dan berdaulat untuk mengaturnya. Dengan kata lain, keberadaan pasal- pasal tentang 'makar' dalam KUHP an sich tidak dapat diuji konstitusionalitasnya sebab hal itu diturunkan dari prinsip kedaulatan negara.

Oleh sebab itu, MK berpendapat setiap percobaan makar, sudah bisa dikenai delik. Sebab, tidak mungkin mengenakan pasal makar, apabila delik itu telah selesai atau sempurna yaitu pemerintahan yang sah terguling. Misalnya, dalam hal tindak pidana Presiden dan Wakil Presiden telah mati terbunuh dan bahkan pemerintahan telah lumpuh baru dapat dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku.

"Hal inilah yang dikhawatirkan Mahkamah apabila rumusan 'serangan' harus dimaknai telah ada perbuatan serangan yang nyata-nyata dilakukan terjadi," ujar MK.

Belakangan, pasal makar kembali mengemuka terkait seruan people power. Beberapa pihak sudah diperiksa Mabes Polri terkait hal itu. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Rata-rata Upah Buruh Perempuan Tertinggal Jauh dari Laki-laki

PT Kontak Perkasa Futures - Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkapkan rata-rata upah buruh paling tinggi berada pada sektor pertambangan dan penggalian. Sedangkan paling rendah adalah kasa lainnya.

Kepa BPS Suhariyanto mengatakan upah buruh atau karyawan di sektor pertambangan dan penggalian mencapai Rp 5,08 juta per bulan.

"Sedangkan jasa lainnya sebesar Rp 1,68 juta per bulan atau menjadi yang terendah," kata Suhariyanto di kantor pusat BPS, Jakarta, Senin (6/5/2019).

Pria yang akrab disapa Kecuk ini menyebutkan, ada 17 kategori lapangan pekerjaan. Dari total itu rata-rata upah buruh per Februari 2019 sebesar Rp 2,79 juta.

Jika dilihat dari jenis kelamin, Suhariyanto menegaskan, untuk laki-laki sebesar Rp 3,05 juta atau lebih besar dibandingkan perempuan yang sebesar Rp 2,33 juta.

Sedangkan berdasarkan pendidikan, Sihariyanto menyebut untuk upah lulusan universitas sebesar Rp 4,34 juta, diploma I/II/III sebesar Rp 3,42 juta, SMK sebesar Rp 2,73 juta, SMA sebesar Rp 2,68 juta, SMP sebesar Rp 2,06 juta, dan SD sebesar Rp 1,73 juta.

Dapat diketahui, jumlah penduduk usia kerja per Februari 2019 sebanyak 196,46 juta orang, yang masuk sebagai angkatan kerja sebagai 136,18 juta orang, dan yang benar-benar bekerja 129,36 juta, atau ada 6,82 juta orang yang menganggur.

Penyerapan tenaga kerja hingga Februari 2019 masih didominasi penduduk yang berpendidikan SD ke bawah sebanyak 52,40 juta orang atau 40,51%. Pendidikan SMA sebanyak 23,10 juta orang atau 17,86%. SMP sebanyak 22,97 juta orang atau 17,75%. SMK sebanyak 14,63 juta orang atau 11,31%.

Sedangkan pendidikan diploma ke atas ada sebanyak 16,26 juta orang atau 12,57% mencakup 3,65 juta orang berpendidikan diploma I/II/III dan 12,61 juta orang berpendidikan universitas. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Harga Pangan Jelang Puasa, Darmin: Tak Ada Masalah yang Serius

PT Kontak Perkasa - Pemerintah menjamin harga dan pasokan bahan pokok selama bulan puasa atau Ramadan terjaga dan terkendali dengan baik.

Hal itu diungkapkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution usai ratas mengenai persiapan menghadapi Idul Fitri 1440 H/2019 M di Kantor Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

"Kalau persiapan Lebaran nggak ada masalah yang serius," kata Darmin.

Dia menyebutkan, ada beberapa komoditas yang perlu diantisipasi cepat seperti halnya kenaikan harga bawang merah, bawang putih, serta bahan dasar bumbu dapur lainnya.

Apalagi, BPS mencatat inflasi April 2019 sebesar 0,44% faktor utamanya adalah kenaikan harga bumbu-bumbuan dapur. Salah satu upaya menstabilkan harga, masuknya impor bawang putih yang belum lama ini telah diputuskan.

"Memang sudah ada berapa puluh ribu. 40 ribu atau berapa puluh ribu. Jadi harga mestinya sudah akan mulai melambat (kenaikannya)," ujar dia.

Sementara itu, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita mengatakan kenaikan harga cabai merah hanya karena faktor musiman saja, dan dalam wakti dekat juga akan kembali normal.

"Tapi bahan pokok seperti beras dan sebagainya tersedia. Bahkan cenderung deflasi. Terjadi penurunan. Jadi tidak ada masalah. Insyaallah lah kalau dari bahan pokok tidak ada kekhawatiran," ujar Enggar.

Menurut dia, dalam waktu satu minggu ke depan pun harga bahan pokok sudah mulai stabil. "Minggu depan sudah mulai turun. Dari sebelum puasa sudah turun. Kalau yang agak tinggi kan bawang dan cabai. Nah itu seasonal dan tidak akan terlalu lama. Tetapi beras aman. Itu aman," jelas dia. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

AHY Ketemu Jokowi Sore Ini, TKN Puji Karakter Negarawan SBY

PT Kontak Perkasa Futures - Sinyal Partai Demokrat (PD) merapat ke petahana Presiden Joko Widodo menguat. Tak hanya membuka pintu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin juga memberi puji-pujian untuk Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sikap SBY yang jernih dalam memandang segala tahapan pemilu menunjukkan karakter seorang negarawan. Meski dalam politik selalu ada dinamika dan perbedaan, namun pada intinya semangat TKN dan Partai Demokrat selalu sama yakni menjunjung dan menghormati proses demokrasi. Kami memberi apresiasi atas sikap dewasa Partai Demokrat dalam berpolitik," ungkap Wakil Ketua TKN Jokowi-Ma'ruf, Abdul Kadir Karding kepada wartawan, Kamis (2/5/2019).

Karding menyoroti soal kesamaan antara SBY dan Jokowi bersama seluruh elemen di TKN yang disebutnya sama-sama percaya dengan proses demokrasi yang saat ini tengah berlangsung. Karding mengatakan, SBY sejak awal telah menunjukkan komitmen dan semangat yang sama dengan kubu pasangan nomor urut 01 itu.

"Meski bersaing, Demokrat dinilai tetap mampu menjaga nilai-nilai universal dalam berbangsa. Ini seperti mengedepankan semangat inklusif dan tidak berpikir sempit," ucapnya.

"Baju kami dengan Demokrat beda sepanjang pilpres. Tapi hati kami sama yang ingin Indonesia dibangun dengan semangat yang tidak sempit dan tak eksklusif. Dengan semangat yang sama itu kami optimistis bahwa kesatuan TKN dan Demokrat ini bisa berkembang ke arah yang lebih jauh," imbuh Karding.

Bukan hanya ke Demokrat. TKN Jokowi kembali membuka penawaran kepada PAN untuk bergabung dengan koalisi Jokowi-Ma'ruf. Karding memberi apresiasi pada PAN yang disebutnya aktif dalam menciptakan suasana sejuk demokrasi dengan sikap sang ketum, Zulkifli Hasan yang datang ke Jokowi untuk membangun komunikasi.

"Kamipun mengapresiasi gestur politik yang dibangun PAN yang memperlihatkan itikad untuk menjaga persatuan dan menghormati proses demokrasi. Pak Zulkifli memperlihatkan narasi yang positif dan bukan memprovokasi rakyat dengan narasi negatif," ucapnya.

Sejak unggul di Pipres 2019 versi hitung cepat, Jokowi sudah tegas menyatakan membuka pintu silaturahmi bagi lawan politiknya. Ini disebut sebagai upaya rekonsiliasi.

"Ini menunjukkan Jokowi pemimpin yang mudah komunikasi dengan semua pimpinan partai. Jokowi menunjukkan bahwa kepentingan bangsa di atas segalanya," sebut Karding.

Soal rencana pertemuan Jokowi dengan Komandan Kogasma PD Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), TKN menyambut baik. Karding menilai langkah Jokowi sebagai bentuk kerendah-hatian yang menang kepada yang kalah.

"Harus diglorifikasi kerendah-hatian dan sikap kenegarawanan Pak Jokowi merangkul pihak yang berbeda. Selain berdampak adem , sejuk dan baik bagi persatuan, sekaligus menjadi pendidikan politik bagi bangsa kita," urainya.

"Bahwa yang menang harus merangkul yang kalah. Juga bangun tradisi dewasa berdemokrasi," sambung Karding.

Sebelumnya diberitakan, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan Jokowi akan bertemu dengan AHY. Pertemuan akan digelar sore ini.

"Hal yang biasa itu. Ya tinggal bentar lagi, tinggal setengah jam lagi, kita tunggu aja," ujar Moeldoko menjawab pertanyaan wartawan mengenai pertemuan Jokowi dengan AHY. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Jadi Nggak Sih Impor Bawang Putih? Bulog: Masih Tunggu Izin

PT Kontak Perkasa Futures - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Perekonomian memutuskan Perum Bulog untuk mengimpor bawang putih. Hanya saja, keputusan tersebut belum terealisasikan.

Terkait hal itu, Direktur Pengadaan Perum Bulog Bachtiar mengatakan pelaksanaan hal impor masih menunggu izin dari Kemendag. Pasalnya, hingga saat ini pihaknya masih mengikuti arahan dari hasil rapat di Kemenko Perekonomian.

"Ya masih menunggu perizinan gitu saja. Kalau keputusan rakortas kemarin sudah diundangkan Bulog impor bawang putih jadi tetap diperintahkan memberikan izin," terang Bachtiar, Selasa (30/4/2019).

Sebelumnya, dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) pada Maret 2019 memutuskan Bulog mengimpor 100 ribu ton. Impor dilakukan untuk menekan harga bawang yang melonjak ke Rp 45.000 per kilogram (kg).

Seiring berjalannya waktu, izin impor dari Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak kunjung keluar, bahkan usai pemilihan umum (pemilu) izin untuk Bulog tetap belum keluar.

Malahan, Kemendag justru menerbitkan izin impor untuk 8 perusahaan swasta dengan kuota sebanyak 115.000 ton. Hal ini menuai kritik Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas).

Ia menilai salah satu pihak sengaja membatalkan impor untuk Bulog, padahal impor perlu dilakukan guna menstabilkan harga.

"Kami tak bisa laksanakan impor, walaupun sudah ada perintah bahkan Presiden juga. Kita sudah rapat juga, Bulog harus impor 100.000 ton, tapi ada yang membatalkan," kata Budi Wasesi, Senin (29/4/2019).

"Padahal itu putusan Rakortas, hanya satu Menteri yang bisa membatalkan. Mungkin cara pikirnya salah, karena ini kepentingan masyarakat, bukan kepentingan pribadi, karena belum ada putusan, mungkin menteri itu yang menjamin harga bawang putih," sambung pria yang beken disapa Buwas itu.

Padahal, kata Buwas, jika Bulog yang diberikan wewenang, Bulog tidak akan mencari keuntungan. Meski mengakui ada yang menjegal izin impor bawang putih, Buwas tidak mengungkapkan nama pihak tersebut.

"Bulog itu nggak mencari keuntungan tapi kestabilan harga. Entah kenapa, mungkin ada yang nggak dapat keuntungan," tutup dia. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Bahas Pindah Ibu Kota, Jokowi: Banjir Jadi Ancaman di Jakarta

PT Kontak Perkasa - Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin agar ibu kota negara dipindahkan di luar pulau Jawa. Sebelum memutuskan, Jokowi bicara soal kondisi di pulau Jawa yang dinilai kurang tepat untuk dijadikan ibu kota negara, salah satunya di Jakarta.

Jokowi mengatakan jumlah penduduk di pulau Jawa lebih dari separuh total jumlah penduduk di Indonesia, yakni 57 persen. Tak hanya itu, Jokowi membahas soal kemacetan di kota-kota besar di Indonesia.

Dia mengatakan kemacetan kronis juga banyak terjadi di pulau Jawa. "Soal kemacetan kronis itu kan bukan hanya di Jakarta, di Pulau Jawa pemandangan kemacetan sudah kita lihat, kemudian di sejumlah titik di Pantura utamanya," kata Jokowi dalam rapat di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (29/4/2019).

Dia juga mengatakan degradasi sosial di Jakarta juga terlihat tajam,. Ditambah lagi potensi banjir yang jadi ancaman.

"Degredasi sosial di sini sudah kelihatan semakin tajam dan kalau dilihat banjir besar di setiap musim hujan jadi ancaman di Jakarta, tidak hanya sekarang tapi sebelumnya juga jadi ancaman," katanya.

Tak hanya itu, di musim kemarau juga ketersediaan air bersih kurang memadai. Menurut Jokowi, pencemaran lingkungan di pulau Jawa juga dinilai tinggi.

"Di musim kemarau, itu air bersih hanya 2 persen dari kebutuhan yang ada. Ada pencemaran yang berat juga dan ini di pulau Jawa, sungai-sungai di pulau Jawa merupakan 10 sungai yang paling tercemar di dunia," katanya.

Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Kepala Bappenas) Bambang Brodjonegoro menyebutkan Presiden Jokowi sudah memutuskan untuk memindahkan ibu kota Indonesia ke luar Pulau Jawa. Bambang menjelaskan, hasil kajian Bappenas menyimpulkan ada tiga kriteria pemindahan ibu kota.

Pertama, tetap di DKI Jakarta dengan membangun khusus kantor pemerintahan di seputar Monas. Kedua, memindahkan ibu kota ke daerah pinggiran Jakarta dengan radius jarak sekitar 60 km. Ketiga, memindahkan ke luar pulau Jawa.

"Dalam rapat tadi diputuskan, presiden memilih alternatif ketiga, yaitu memindahkan ibu kota ke luar Jawa. Ini barangkali salah satu putusan penting yang dilahirkan hari ini, dan tentunya akan dilanjutkan dengan ratas berikutnya yang akan bicara lebih teknis, bicara design, dan bicara mengenai masterplan dari kota itu sendiri," kata Bambang di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (29/4). - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Moeldoko: Said Iqbal Akrab Sekali Bertemu Jokowi, Tak Ada Suasana Tegang

PT Kontak Perkasa Futures - Presiden Joko Widodo (Jokowi) hari ini menerima sejumlah pimpinan organisasi serikat buruh termasuk Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Said Iqbal. Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan pertemuan antara Jokowi dengan Said Iqbal berlangsung dalam suasana yang sangat akrab.

"Akrab, akrab sekali, sangat akrab, presiden lebih banyak mendengarkan. Pak Said Iqbal lebih banyak bicara dengan yang lain-lain. Ada tujuh orang semuanya (pimpinan serikat buruh) bicara dan presiden sangat mendengarkan. Nggak ada suasana yang tegang-tegang," ujar Moeldoko di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (26/4/2019). Moeldoko dimintai konfirmasi perihal pertemuan Said Iqbal dengan Jokowi.

Diketahui, Said Iqbal merupakan pendukung dari pasangan Capres-cawapres Prabowo-Sandiaga di Pilpres 2019. Ditanya terkait pertemuan Jokowi dan Said Iqbal yang berlangsung usai Pilpres 2019, Moeldoko mengatakan ada suasana baru.

"Yang jelas ada suasana baru," jawabnya.

Moeldoko lalu mengungkapkan, pertemuan antara Jokowi dengan para pimpinan organisasi serikat buruh termasuk Said Iqbal lebih membahas terkait revisi Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 nomor 13 tentang Pengupahan. Dia pun menegaskan jika pemerintah ingin merangkul semua.

"Presiden sangat mendengar soal PP 78. UU no 13. Itu perlu ada peninjauan kembali atau revisi tentang PP78. Tadi presiden sangat memperhatikan itu, intinya bagaimana buruh tak ada yang dirugikan, tapi di sisi lain ada juga kepastian bagi pengusaha agar tak dirugikan," katanya.

Terkait revisi PP 78 tahun 2015 tersebut, Moeldoko mengatakan pemerintah mencari keseimbangan yang dinamis antara pekerja dengan para pengusaha. Pemerintah pun tengah mencari formula yang tepat.

"Substansinya presiden memerintahkan Menaker untuk segera memikirkan hal ini. Dipikirkan dengan berbagai pihak, dari sisi pemerintah, sisi buruh dan sisi pengusaha bagimana," ungkapnya.

Selain membahas revsi PP 78 tahun 2015, pertemuan Jokowi dengan para pimpinan serikat buruh juga membahas terkait persiapan peringatan hari buruh yang akan berlangsung 1 Mei mendatang.

"May day mas Iqbal akan buat gerakan di Jakarta, silahkan sepanjang itu baik-baik saja. Nanti yang lain membuat kegiatan di Bandung, oke silahkan," ucap Moeldoko. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com