Produk Pangan Australia Bakal Banjiri RI?

PT Kontak Perkasa - Indonesia dan Australia telah sepakat menandatangani Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement/ IA-CEPA). Kesepakatan diteken pada Senin 4 Maret 2019.

Dalam perjanjian tersebut, ada keuntungan yang bakal didapat Indonesia seperti mendapatkan fasilitas 100% bebas bea masuk ke Australia. Sementara, secara bertahap, Australia mendapatkan bebas bea masuk ke Indonesia sebesar 94%.

Hanya saja, peneliti dari INDEF Bhima Yudhistira menilai bahwa dari perjanjian itu Indonesia berpotensi dibanjiri beberapa komoditas pangan dari negeri kanguru.

"Produk pangan yang akan banjiri Indonesia salah satunya gandum, garam, sapi, dan buah buahan," kata Bhima saat dihubungi, Jakarta, Jumat (8/3/2019).

Berdasarkan data BPS, Bhima mengungkapkan impor gandum dari Australia mencapai 5,1 juta ton atau naik 34,2% per 2017 dibandingkan tahun 2013.

Sementara impor sapi tercatat 85 ribu ton naik 108% sejak 2013. Lalu untuk impor garam mencapai 2,3 juta ton atau meningkat 45,5%. Impor buah-buahan dari Australia 27 ribu ton atau naik 22%.

Data tersebut, lanjut Bhima tercatat sebelum adanya perjanjian IA-CEPA. Dikhawatirkan, usai adanya kesepakatan beberapa komoditas pangan dari negeri kanguru semakin membanjiri pasar domestik.

"Dengan perjanjian ini pastinya produk Australia makin menekan produsen lokal. Garam, sapi kan kita produksi dalam negeri juga," ujar dia.

Menurut Bhima, jika gempuran produk impor dari Australia terjadi maka para petani dan peternak yang terkena dampaknya bisa beralih profesi ke sektor yang lebih menguntungkan.

"Kalau digempur impor insentif bagi petani lokal berkurang. Mereka bisa saja jual ladang dan ternaknya untuk pindah profesi lain yang lebih untung," ujar dia.

Oleh karena itu, kata Bhima, pemerintah bisa mengantisipasi gempuran produk impor dari Australia dengan memainkan hambatan non tarif.

"Banyak cara misalnya lewat kebijakan kuota impor, kewajiban importir kerjasama dengan petani lokal, dan safeguard," ungkap dia. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Dua Pesawat Pengebom AS Terbang Melintasi Laut China Selatan

PT Kontak Perkasa - Pesawat pengebom B-52 milik Amerika Serikat (AS) mengudara di dekat pulau-pulau sengketa di perairan Laut China Selatan. Ini menjadi momen pertama dalam beberapa bulan terakhir bagi AS untuk mengirimkan pengebom jenis B-52 ke perairan yang menjadi sengketa banyak negara itu.

"Dua pengebom B-52H Stratofortress lepas landas dari Pangkalan Udara Andersen di Guam dan berpartisipasi dalam misi latihan rutin, pada 4 Maret 2019," sebut Pasukan Udara Pasifik AS dalam pernyataannya, Rabu (6/3/2019).

Pasukan Udara Pasifik AS selama ini bertugas mengawasi operasi udara AS di kawasan Pasifik.

"Salah satu pengebom melakukan latihan di sekitar Laut China Selatan sebelum kembali ke Guam, sementara satu pengebom lainnya melakukan latihan di sekitar Jepang dalam koordinasi dengan Angkatan Laut AS dan bersama mitra Angkatan Udara Jepang sebelum kembali ke Guam," jelas pernyataan itu.

Disebutkan lebih lanjut bahwa dua operasi penerbangan itu merupakan bagian dari misi 'Continuous Bomber Presence' yang dijalankan Komando Pasifik AS sejak lama. Militer AS menegaskan bahwa misi itu bertujuan untuk menjaga kesiapan pasukan AS.

Ditegaskan Angkatan Laut AS bahwa misi penerbangan pada Senin (4/3) lalu sudah sejalan dengan hukum internasional.

AS selama ini diketahui secara rutin mengerahkan pesawat pengebom miliknya ke sekitar perairan Laut China Selatan. Namun pengerahan pada Senin (4/3) merupakan momen pertama yang melibatkan pengebom jenis B-52 yang berkemampuan nuklir sejak November tahun lalu.

Sejak tahun 2004, militer AS merotasi pengerahan pesawat pengebom B-1, B-52 dan B-2 dari Pangkalan Udara Andersen di Guam, sebagai bagian dari misi 'Continuous Bomber Presence'. Otoritas China yang terlibat sengketa perairan Laut China Selatan sangat sensitif dengan kehadiran militer AS di dekat lokasi-lokasi dibangunnya pulau-pulau buatan, yang juga menjadi lokasi dibangunnya fasilitas-fasilitas militer China itu.

Pada September tahun lalu, sebuah kapal perang China berlayar sangat dekat, hanya berjarak 41 meter, dengan sebuah kapal militer AS, USS Decatur. Hal ini memaksa kapal perang AS untuk bermanuver demi menghindari tabrakan. Angkatan Laut AS menyebut aksi China itu 'tidak aman dan tidak profesional'.

Belum ada tanggapan resmi dari otoritas China terkait pengerahan terbaru B-52 ke dekat Laut China Selatan ini. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

BPN Ungkit Bandar Narkoba, NasDem Singgung Caleg Eks Koruptor di Gerindra

Kontak Perkasa Futures - Kontroversi pernyataan Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono yang menyalahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) atas kasus narkoba yang menjerat Waskjen PD Andi Arief meluas ke isu-isu lain. Terakhir, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno mengungkit bandar narkoba yang sempat berada di Partai NasDem.

Soal bandar narkoba di NasDem diungkit anggota BPN, Habiburokhman, ketika menanggapi anggota TKN Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Inas Nasrullah Zubir yang bertanya apakah Andi Arief nyabu setelah bergaul dengan BPN. Menanggapi Habiburokhman, NasDem tak memungkiri soal bandar narkoba itu.

"Soal bandar narkoba sempat ada dalam partai NasDem, saya tidak pungkiri. Ibrahim Hasan adalah orangnya, anggota DPRD Kabupaten Langkat," kata anggota Dewan Pakar Partai NasDem, Teuku Taufiqulhadi, Selasa (5/3/2019).

Menurut Taufiqulhadi, masuknya sang pengedar narkoba ke dalam partai karena NasDem yang masih berumur belia. Dia menegaskan sang bandar narkoba bukan kader, tapi hanya menumpang NasDem demi pencalegan.

"Itu bisa terjadi karena NasDem partai belia yang baru berusia 7 tahun. NasDem belum sepenuhnya mampu merekrut kader murni partai. Maka di daerah tertentu, kami menerima tokoh bebas. Hanya ada tokoh yang ingin masuk dan bersembunyi di partai. Ibrahim itu bukan kader NasDem, ia orang luar yang ingin jadi caleg. Sialnya, ia pengedar sabu," sebut Taufiqulhadi.

Anggota Komisi III DPR itu mengatakan NasDem tidak akan kecolongan lagi. Soal apakah orang dekat pengedar sabu yang bernama Ibrahim Hasan terdampak, dia menepisnya.

"Jadi kalau ada yang mengatakan dengan mengesankan bahwa orang dekat-dekat Ibrahim di sekitarnya juga kena pengaruh Ibrahim, saya pikir itu tidak benar," ucap Taufiqulhadi.

Membalas Habiburokhman, Taufiqulhadi menyebut gerak-gerik Ibrahim Hasan selama ini tertutup. Dia lantas menyindir caleg eks koruptor yang dicalonkan Partai Gerindra, partai tempat Habiburokhman bernaung.

"Ibrahim itu gerak geriknya sangat tertutup, agar tidak ada yang tahu tentang kegiatannya. Dengan demikian, tidak ada anggota NasDem yang terpengaruh dia.
Kami tidak tahu sama sekali ada orang jahat seperti Ibrahim. Seperti tidak tahunya Gerindra di partainya banyak disusupi caleg yang mantan napi koruptor," sebut Taufiqulhadi. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Pimpin Sertijab Plt Dirjen Otda, Mendagri: Waspada Racun Demokrasi

PT Kontak Perkasa - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menggelar serah terima jabatan Plt Dirjen Otonomi Daerah (Otda) dan Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP). Plt Dirjen Otda yang baru Akmal Malik menggantikan Soni Sumarsono dan Plt Sekertaris Suhajar Diantoro menggantikan Sigit Widodo.

Upacara dilaksanakan di halaman kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (4/3/2019). Acara serah terima dipimpin oleh Mendagri Tjahjo Kumolo.

"Semoga Pak Suhajar, sekretaris yang baru, yang penuh pengalaman bisa lakukan tugas sebaik baiknya dalam BNPP, dan Pak Akmal selaku Plt tugas Dirjen Otonomi Daerah bisa laksanakaan tugas di Dirjen Otonomi Daerah itu dengan baik," ucap Tjahjo, dalam sambutannya.

Tjahjo juga mengucapkan terima masih kepada pejabat Dirjen Otda, Soni Sumarsono, dan Sekretaris BNPP Sigit Widodo yang selama ini telah mengemban tugas dengan baik. Keduanya diganti karena telah purna tugas.

"Atas nama Kemendagri dan BNPP kami ucapkan terima kasih dan penghargaan atas dedikasi loyalitas yang selama ini selalu ditunjukkan oleh Pak Soni Sumarsono dan Pak Sigit," katanya.

Dalam kesempatan itu, Tjahjo juga berpesan kepada seluruh aparatur sipil negara (ASN) yang hadir terkait kesetiaan kepada atasan dan negara. Dirinya berharap seluruh ASN bisa membawa amanah jabatan sampai ke tujuan.

"Kesetiaan bukan dilihat dari banyaknya kita bergerak tapi bagaimana kita bisa kuat bertahan, karena jabatan bukan kita minta tapi diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk kita dan tugas itu hanya berjalan lurus membawa amanah sampai tujuan yang ada," ujar Tjahjo.

Tjahjo juga meminta jajarannya untuk mewaspadai racun dan virus demokrasi. Para ASN diminta untuk mewujudkan pemilu yang demokratis.

"Waspada racun dan virus demokrasi yang selama itu menghampiri, yaitu politik uang, kampanye kebencian, SARA, fitnah, dan hoax, harus dicermati dan hati-hati itu adalah racun dan virus demokrasi yang bisa setiap saat hampiri. Kita harus lawan virus-virus itu dalam rangka wujudkan pemilu yang demokratis sesuai pilihan masing-masing. Pilihan boleh beda tapi harus jadi satu kesatuan bagian yang utuh sebagai bangsa dan negara yang merdeka," pungkasnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Wanita Tuna Grahita di Takalar Sulsel Diperkosa Kernet

Kontak Perkasa Futures - Wanita penyandang tuna grahita berumur 17 tahun, di Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, menjadi korban pemerkosaan seorang kernet mobil, Halim (25). Korban diberikan pendampingan psikologi oleh Pemkot Sulsel.

"Atas permintaan Polres Takalar, kami bersama P2TP2A Takalar dan psikolog klinis melakukan pemeriksaan psikologis korban. Korban mengalami kelambatan berpikir, sulit menjelaskan, lebih sering diam. Setelah ditanya perlahan-lahan, korban dapat menjelaskan kronologi kejadian dibantu oleh ibunya," jelas Kepala UPT P2TP2A Sulsel, Meisy Papayungan, pada Jumat (1/3/2019).


Korban diketahui diperkosa oleh pelaku yang tak lain adalah tetangga nya sendiri, di sebuah sawah yang berada di belakang rumah pelaku, di salah satu desa di Kecamatan Mangarabombang, Takalar, pada tanggal 18 Februari 2019 lalu.

Setelah peristiwa itu, aparat kepolisian langsung menangkap pelaku dan hingga kini masih dilakukan proses pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Takalar, terkait kasus pemerkosaan wanita tuna grahita tersebut

"Dari beberapa kasus difabel yang kami dampingi, pelaku umumnya memanfaatkan kekurangan difable untuk melakukan tindakan cabul dan perkosaan," sebut Meisy.

Selain melakukan pendampingan psikolog, P2TP2A Sulsel dan Takalar, juga akan melakukan pendampingan hukum terhadap korban hingga ke pengadilan.

"Kami juga beri pendampingan hukum di kepolisian hingga ke pengadilan kami kawal, seperti hasil pemeriksaan psikolog dalam bentuk tertulis digunakan nantinya sebagai keterangan ahli bahwa anak ini memang tidak bisa menjelaskan seperti orang pada umumnya," tutur Meisy. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Tunda Cetak e-KTP Orang Asing karena Polemik Bikin Bising

PT Kontak Perkasa - Polemik mengenai isu kepemilikan e-KTP oleh Tenaga Kerja Asing (TKA) bikin gaduh. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) pun meminta pencetakan e-KTP untuk Warga Negara Asing (WNA) ditunda hingga pemilu selesai.

Diskursus terkait persoalan ini mulai mencuat kala beredar kabar TKA asal China di Cianjur memiliki e-KTP. Kabar itu semakin heboh saat nomor induk kependudukan (NIK)-nya muncul di daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019.

Mulanya, beredar foto identitas mirip e-KTP itu memang nyaris identik dengan e-KTP penduduk Indonesia yang kebanyakan memiliki nomor induk kependudukan (NIK). Yang membedakan adalah ada kolom kewarganegaraan dan masa berlaku yang tidak seumur hidup.

Di kolom alamat, diketahui TKA berinisial GC tersebut tinggal di Kelurahan Muka, Kecamatan Cianjur. Identitas mirip e-KTP itu sendiri dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Sejumlah pihak mulai dari Disnakertrans hingga Plt Bupati Cianjur sudah angkat bicara mengenai polemik ini. Tak hanya pemerintah setempat, isu ini juga menarik perhatian KPU dan Kemendagri.

KPU Kabupaten Cianjur mengatakan ada kesalahan input data NIK milik WNA asal China sehingga masuk dalam DPT. NIK itu dimasukkan dengan nama seorang WNI berinisial Bahar.

"Secara bukti langsung di lapangan, nama Bahar ini memang ada. Alamat juga betul sesuai tercantum dalam data pemilih. Namun kesalahannya yang diinput itu data milik WNA asal China berinisial GC," ucap Anggy kepada awak media di kantor KPU Cianjur, Jalan Taifur Yusuf, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, Selasa (26/2/2019).

"Pada prinsipnya, kita bukan memasukkan WNA agar menjadi pemilih, tapi pure kesalahan input NIK-nya saja dalam data pemilih. WNA China tersebut tidak menjadi pemilih pada Pemilu 2019," sambungnya.

Terkait hal itu, Kemendagri menegaskan WNA tidak bisa mencoblos di Pemilu 2019 meski memiliki e-KTP.

"WNA tak bisa memilih," ujar Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh kepada wartawan di kantor Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (27/2/2019).

Penegasan bahwa WNA dengan e-KTP tak bisa mencoblos di Pemilu 2019 muncul terkait kasus salah input nomor induk kependudukan (NIK) TKA China berinisial GC dalam e-KTP WNI bernama Bahar. Sedangkan salah satu syarat untuk bisa ikut pemilu adalah berkewarganegaraan Indonesia.

"Jadi bukan Pak Chen bisa nyoblos, yang (bisa) nyoblos tetap Pak Bahar," tegas Zudan.

Zudan memaparkan perbedaan e-KTP WNI dengan e-KTP WNA. Meski blangko e-KTP sama-sama warna biru, namun ada perbedaan mencolok.

"Untuk membedakannya masa berlaku tidak seumur hidup, warga negara disebutkan, (penulisan) agama, status pekerjaan disebutkan dalam bahasa asing," imbuhnya.

Sedangkan WNA bisa memiliki e-KTP sebagaimana diatur syaratnya dalam Undang-Undang (UU) Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Khusus aturan soal TKA dengan kondisi tertentu wajib punya e-KTP ada di pasal 63 dengan keterangan WNI dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el atau e-KTP.

Selain itu, Kemendagri meminta pencetakan e-KTP bagi WNA ditunda hingga pemilu selesai. Permintaan itu disampaikan agar polemik mengenai e-KTP bagi WNA tak semakin gaduh.

"Ini saya beri arahan ke daerah agar daerah berhati-hati, kalau bisa KTP-el WNA dicetak setelah nanti pileg-pilpres. Ini dalam rangka menjaga agar tidak terjadi kegaduhan," kata Zudan.

Zudan ingin menjaga situasi menjelang pemilu tetap kondusif. Dia juga mengatakan perlu adanya sosialisasi yang lebih masif terkait kewajiban WNA memiliki e-KTP yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.

"Oleh karena itu, agar semuanya kondusif, ditahanlah sampai 50 hari ke depan. Bolehlah dicetak tanggal 18 April," ujarnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Ngaku Hidupkan Orang Mati, Pendeta Afrika Akan Dipaksa Bersumpah

PT Kontak Perkasa Futures - Otoritas Afrika Selatan (Afsel) akan memanggil pendeta Alph Lukau setelah video aksinya 'menghidupkan' orang mati menjadi viral dan menuai kecaman publik. Nantinya, pendeta Lukau akan dipaksa memberikan keterangan di bawah sumpah.

Komisi CRL atau Komisi untuk Promosi dan Perlindungan Hak-hak Komunitas Budaya, Agama dan Linguistik, sebelumnya menyebut 'aksi itu direkayasa untuk berusaha mendapatkan uang dari orang-orang tak berdaya'. Komisi CRL yang mendapat mandat langsung dari Konstitusi Afsel ini bertugas melindungi dan mempromosikan hak-hak budaya, keagamaan dan linguistik dari masyarakat yang beragam.

Seperti dilansir media lokal Afsel, Mail & Guardian, Rabu (27/2/2019), Ketua Komisi CRL, Thoko Mkhwanazi-Xaluva, menyatakan organisasinya akan memanggil pendeta Lukau yang memimpin gereja bernama Alleluia Ministries International dan memaksanya menyampaikan pernyataan di bawah sumpah.

"Kami pikir ini problematik bahwa orang-orang disebut mati atau setengah mati dan kemudian dihidupkan kembali," sebut Mkhwanazi-Xaluva dalam press briefing kepada media setempat.

"Di bawah situasi normal, dengan seluruh tuduhan terhadapnya, untuk saat ini, bagi profesi apapun, dia akan dinonaktifkan," imbuhnya.

Dalam video yang viral di media sosial, pendeta Lukau tampak menyentuh perut seorang pria berpakaian serba putih yang terbaring di dalam peti mati. Beberapa saat kemudian, pria di dalam peti itu terbangun dan duduk. Para jemaat yang ada di sekeliling pendeta Lukau kagum dengan hal itu.

Namun publik mengecam dan olok-olokan terhadap aksi itu bermunculan di media sosial. Komisi CRL sebelumnya menyatakan akan menyelidiki insiden yang menuai kecaman publik itu.

"Sebagai komisi, kami perlu menyelidiki hingga ke akar masalah ini. Jika kami tidak melakukan itu, orang-orang Afrika Selatan akan teperdaya dan kecerdasan mereka dihina," ujar Wakil Ketua Komisi CRL, David Mosoma.

Ditambahkan Mkhwanazi-Xaluva bahwa Komisi CRL telah mendorong parlemen Afsel untuk memulai proses perumusan legislasi yang akan membantu mengatur sektor tersebut agar 'gereja-gereja problematik' bisa ditangani.

"Selama lima tahun ke depan kami akan mendorong regulasi praktisi keagamaan... Parlemen harus melakukan hal yang perlu dilakukan. Harus ada semacam kontrol," tegasnya. - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com