Diskon GoPay dan OVO Disebut Riba, Ini Penjelasan Ahli

PT Kontak Perkasa - Diskon atau potongan harga yang diberikan layanan uang dan dompet elektronik seperti GoPay, OVO dan sejenisnya disebut mengandung unsur riba. Hal ini karena transaksi tersebut dianggap piutang.

Menanggapi hal tersebut Ahli Fikih Muamalah Oni Sahroni menjelaskan isi ulang atau top up dan diskon dalam produk pembayaran jasa transportasi online adalah hal yang diperkenankan menurut syariah.

Menurut Oni, yang pertama adalah transaksi antara customer dengan penjual jasa transportasi online adalah jual beli jasa bukan utang piutang.

"Ini perusahaan jasa transportasi online (yang diwakili driver) mengantarkan customernya dan sebagai imbalan customer membayar dengan saldo atau tunai," kata Oni saat dihubungi detikFinance, Rabu (20/3/2019).

Dia menjelaskan jika pembayaran melalui deposit atau saldo maka pembayaran akan dilakukan di muka secara tunai, sedangkan jasa mengantarakan akan diterima customer secara mengangsur hingga dana dalam deposit itu habis.

Oni mengungkapkan dalam fikih akad, transaksi ini dikenal dengan jual beli jasa dengan fee tunai dan jasa tidak tunai atau ijarah maushufah fi dzimmah.

Selanjutnya, setiap diskon yang diberikan oleh penjual jasa atau perusahaan kepada pembeli jasa (customer) itu diperbolehkan karena terjadi dalam transaksi jual beli jasa.

"Transaksi ini diperbolehkan karena terjadi dalam jual beli jasa dan bukan utang piutang, seperti halnya pemilik kontrakan memberikan diskon kepada penyewa," jelas dia.

Kemudian, karena transaksinya jual beli jasa, maka pembayaran fee baik top up atau tunai itu sebagai pendapatan perusahaan dan boleh digunakannya.

Sebaliknya, menurut Oni customer tidak boleh menggunakan dalam bentuk pencairan atau transfer karena itu milik perusahaan jasa transportasi online.

"Walaupun produk dengan kriteria dan spesifikasi ini belum ada fatwa dan opini syariahnya, tetapi substansi dan ketentuan ijarah maushufah fi dzimmah itu sudah dijelaskan dalam Fatwa DSN MUI No.101/DSN-MUI/X/2016 tentang Akad Al-Ijarah Al-Maushufah fi Al-Dzimmah dan Standar Syariah Internasional AAOIFI No.9 tahun 2002 tentang Ijarah Muntahiyah bi al-Tamlik," imbuh dia. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Pelaku Teror New Zealand Nyengir dan Tunjukkan Simbol 'OK' Terbalik, Artinya?

PT Kontak Perkasa - Pelaku serangan teror di dua masjid di New Zealand, Brenton Tarrant, menjalani persidangan pada hari Sabtu sehari setelah aksi teror terjadi. Dalam persidangan, Tarrant sempat menunjukkan simbol tertentu dengan tangannya.

Dilansir, Senin (18/3/2019), Tarrant diadili di sebuah Pengadilan Distrik di New Zealand. Simbol tangan Tarrant tersebut dilaporkan telah menambah marah terhadap apa yang telah dia lakukan.

Pria 28 tahun berkebangsaan Australia itu sempat menyeringai di Pengadilan dan tampak tak menyesal. Dia juga menunjukkan simbol 'OK' terbalik dengan tangan kanannya.

Simbol tangan tersebut, yang memang sering disertai seringai, kerap dikaitkan dengan supremasi kulit putih. Jari tengah, jari manis dan kelingking dikatakan mewakili 'W' (putih/white), sedangkan ibu jari dan telunjuk berkumpul untuk mewakili 'P' (kekuatan/power).

Meskipun beberapa supremasi kulit putih menggunakan gerakan itu, ada kemungkinan juga Tarrant melakukannya "hanya untuk menjebak kita semua".

Selain itu, yang menarik perhatian dari persidangan awal Tarrant adalah fotonya yang diperintahkan hakim untuk di-blur.

Seperti diberitakan media lokal, New Zealand Herald dan dilansir New York Post, Hakim Pengadilan Distrik Paul Kellar membolehkan para jurnalis menggunakan kamera dan memvideokan persidangan Tarrant, namun hakim memerintahkan wajah pria berumur 28 tahun tersebut disamarkan atau diblur demi menjaga hak-hak dia untuk mendapatkan persidangan yang adil.

Tarrant didakwa dengan satu dakwaan pembunuhan atas penembakan brutal di dua masjid New Zealand. Dakwaan-dakwaan lainnya akan dijeratkan pada pria Australia tersebut dalam persidangan berikutnya. Dia dijadwalkan akan kembali disidang pada 5 April mendatang.

Sebanyak 50 orang tewas dan puluhan orang lainnya luka-luka dalam aksi teror penembakan brutal di dua masjid di kota Christchurch. Tarrant disebut-sebut merupakan pelaku tunggal. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Akhirnya, Warga di Kepulauan NTT Tak Lagi Kesulitan Transfer Uang

PT Kontak Perkasa Futures - Layanan Teras BRI Kapal Bahtera Seva II di Labuan Bajo tidak hanya dimanfaatkan warga kepulauan di Nusa Tenggara Timur (NTT) untuk simpan dan pinjam, mereka pun bisa transfer dana lebih cepat.

Sebagaimana diketahui, untuk mendapatkan layanan perbankan warga di Pulau Rinca, Pulau Komodo, Pulau Messah, hingga Pulau Papagarang, harus datang ke Ibu Kota Manggarai Barat, Labuan Bajo. Mereka harus menempuh perjalanan dengan menggunakan ojek kapal.

Sementara banyak di antara warga yang sebagian besarnya nelayan, memiliki anak yang sedang menempuh pendidikan di luar pulau. Rata-rata dari mereka menguliahkan anak ke Pulau Jawa, Pulau Makassar, atau Pulau Lombok.

"Kebetulan saya punya anak di Semarang jadi kalau saya ada simpanan di BRI begitu saya masuk kapal jadi saya langsung transfer kadang Rp 5 juta kadang Rp 15 juta kalau dia butuh uang banyak," ujar H. Basgun, pengepul cumi-cumi asal Desa Pasir Putih, Kecamatan Komodo, Pulau Messah, kepada detikFinance, Kamis (28/2/2018) lalu.

Pak Haji, begitu ia disapa warga, bercerita tentang anak keduanya yang sedang berkuliah jurusan kebidanan di salah satu kampus di Semarang. Ia juga masih memiliki anak ketiga yang sedang meraih gelar sarjana di Denpasar, Bali.

Dia pun bercerita sebelum adanya bank terapung. Biasanya untuk keperluan perbankan ia harus menempuh perjalanan dengan perahu selama 1 jam dari Pulau Messah ke Labuan Bajo. Itu pun harus mengeluarkan ongkos dan biaya lainnya selama perjalanan.

"Bisa dibilang susah juga enggak tapi kalau dari Messah ke Labuan itu harus naik perahu ojek. Itu masih bagus itu Rp 20 ribu, belum biaya minum makan di Labuan, belum lagi antre. Artinya jam 2 (siang) baru pulang," katanya.

Sementara itu dengan adanya bank terapung milik BRI, salah seorang warga di Desa Pasir Panjang, Pulau Rinca, Mustamin (51), mengatakan warga di desanya bisa transfer uang lebih cepat.

"Sebenarnya kita yang punya anak sekolah, ke Labuan Bajo dulu baru kirim uang. Tapi dengan adanya kapal ini begitu mereka datang langsung kita masuk. Detik ini juga anak kita sudah menerimanya," tuturnya.

Ia sendiri memiliki anak yang sedang kuliah di Yogyakarta dan Mataram. Untuk memenuhi kebutuhan anaknya yang berbeda pulau, ia pun memanfaatkan layanan di bank terapung bernama Bahtera Seva II.

Sebagai informasi, layanan bank terapung BRI ini diluncurkan di Labuan Bajo pada 29 Desember 2016. Hingga 31 Desember 2018 total penyimpan di bank tersebut berjumlah 753 orang dengan dana kelolaan Rp 5,29 miliar.

Setiap minggunya, Bahtera Seva II mengunjungi pulau-pulau di NTT untuk melayani layanan perbankan seperti simpan, pinjam, transfer atau penukaran uang (money changer). - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

Pasca Ledakan Bom, Jokowi Tetap akan Kunjungi Sibolga

PT Kontak Perkasa - Ledakan bom sempat terjadi di Sibolga, Sumatera Utara, beberapa hari sebelum kedatangan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pasca ledakan bom, Jokowi dijadwalkan tetap mengunjungi Sibolga.

"Tetap," ujar Komandan Paspampres Mayjen Maruli Simanjuntak saat dimintai konfirmasi, Kamis (14/3/2019).

Jokowi dijadwalkan tiba di Sumatera Utara malam ini selepas melakukan kunjungan kerja di Bangka-Belitung. Standar pengamanan disiapkan jelang kedatangan Jokowi ke Sibolga.

"Kan ada TNI/Polri," kata Maruli.

Adapun rencana kedatangan Jokowi ke Sibolga untuk meresmikan Pelabuhan Sambas. Jokowi direncanakan meresmikan pada hari Sabtu (16/3).

"Sementara begitu," ujar Maruli.

Sebelumnya, warga dikagetkan insiden ledakan bom di permukiman padat penduduk di Sibolga. Bom meledak saat tim Densus 88 Antiteror hendak menggeledah rumah perakit puluhan bom, Husain alias Abu Hamzah. Polisi menyebut istri Abu Hamzah, Solimah, melemparkan bom lontong rakitan saat tahu suaminya ditangkap Densus 88 di luar rumah. Saat itu aparat memang hendak menggeledah rumah Abu Hamzah di Jl KH Ahmad Dahlan, Gang Sekuntum.

Seusai pelemparan bom--yang menyebabkan personel polisi terluka--kepolisian memilih jalan negosiasi dengan meminta istri Abu Hamzah menyerahkan diri. Tapi, pada Rabu (13/3) dini hari, Solimah memilih meledakkan diri bersama anaknya dengan bom rakitan.

Jokowi pun mengapresiasi kerja keras Polri, khususnya Densus 88, yang mengungkap teroris di Sibolga. Jokowi memastikan bom tersebut tak terkait Pilpres 2019.

"Ini (bom di Sibolga) dimulai dari pengungkapan teroris yang ada di Lampung, nggak ada kaitannya dengan pilpres," kata Jokowi di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (13/3). - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Terus Digempur, 3 Ribu Militan ISIS di Suriah Akhirnya Menyerah

Kontak Perkasa Futures - Lebih dari 3 ribu militan Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) di Suriah dilaporkan menyerah. Hal itu dilakukan ribuan militan ISIS di tengah gempuran yang terus dilancarkan oleh pasukan yang didukung Amerika Serikat (AS) terhadap markas terakhir ISIS di Suriah.
 

Rabu (13/3/2019), juru bicara Pasukan Demokratik Suriah (SDF), Mustafa Bali, mengklaim hingga Selasa (12/3) malam waktu setempat, jumlah militan ISIS di Suriah yang meletakkan senjatanya 'naik hingga 3 ribu' orang. Ditambahkan Bali bahwa tiga wanita Yazidi dan empat anak diselamatkan dari ISIS.

Diketahui bahwa pertempuran sengit masih berlangsung di kota Baghouz, yang menjadi wilayah terakhir yang dikuasai ISIS di Suriah.

Tim CNN yang ada di Suriah menyaksikan langsung pertempuran sengit yang berlangsung di kota Baghouz sepanjang Selasa (12/3) malam hingga Rabu (13/3) pagi waktu setempat. Sejauh ini SDF enggan memberi penjelasan detail soal apa yang akan dilakukan terhadap petempur ISIS yang belum mau menyerahkan diri.

"Momen menentukan jauh lebih dekat dari sebelumnya," sebut Bali dalam pernyataannya, merujuk pada pertempuran sengit dengan ISIS di Suriah.

Diklaim oleh Bali bahwa para petempur ISIS di Baghouz 'menyerahkan diri secara massal'.

Bali sebelumnya mengklaim bahwa dua depot senjata telah dihancurkan dalam gempuran di Baghouz. Gempuran itu disebut menewaskan 38 petempur ISIS.

Gempuran terhadap ISIS di Suriah oleh SDF yang didukung koalisi militer pimpinan AS telah berlangsung beberapa tahun terakhir. Wilayah-wilayah strategis di Suriah dan Irak yang dikuasai ISIS satu per satu berhasil direbut kembali.

Sebelum gempuran terbaru terhadap ISIS di Baghouz dimulai Februari lalu, SDF memperkirakan masih ada 1.500 warga sipil dan 500 petempur ISIS yang tersisa. Namun setelah gempuran dimulai, menjadi jelas bahwa jumlah sebenarnya jauh lebih banyak. - Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com

TGUPP Anies Baswedan Lewat Pergub, TAP Ridwan Kamil Dibentuk Pakai Kepgub

PT Kontak Perkasa - Sama seperti Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil juga memiliki tim khusus untuk membantunya dalam menjalankan roda pemerintahan.

Di DKI Jakarta tim tersebut diberinama Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dengan dasar hukum pembentukan melalui Pergub Nomor 16/2019. Sementara di Jabar diberinama Tim Akselerasi Pembangunan (TAP),berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 060.1/Kep.1244-Org/2018 yang dikeluarkan pada 27 November 2018.

Dalam Kepgub tersebut dijelaskan dasar pertimbangan pembentukan TAP dalam rangka menunjang percepatan pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat.

Jumlah anggota TAP milik Emil sapaan Ridwan Kamil sebanyak 19 orang. Mereka adalah para pakar dengan latar belakang berbeda termasuk eks timses Emil saat bertarung di Pilgub Jabar lalu juga adik kandung Ridwan Kamil, Elpi Nazmuzzaman.

Untuk struktur dari TAP terbagi dalam delapan bagian. Gubernur dan wakil gubernur berperan sebagai pembina, Sekda Jabar Iwa Karniwa sebagai pengarah, penanggung jawab TAP terdiri dari staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik, bidang ekonomi dan pembangunan serta bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia.

Sementara untuk posisi ketua TAP, Emil mempercayakan kepada Rektor Unpad Tri Hanggono Achmad, Ketua Harian Arfi Rafnialdi.

Kemudian ada juga posisi dewan pakar yang diisi oleh 9 orang pakar dengan beragam latar belakang keilmuan. Seperti Erry Riyana Hardjapamekas, Idratmo Soekarno, Bernardus Djonoputro, Evi S Saleha, Budi Raharjo, Budhiana Kartawijaya, Kusmayanto Kadiman, Asep Warlan dan Dedi Kusnadi Thamim.

Selain dewan pakar, di dalam TAP bentukan Ridwan Kamil ada juga dewan eksekutif yang diisi oleh delapan orang, yaitu Juwanda, Sri Pujiyanti, Elpi Nazmuzzaman, Ridwansyah Yusuf Achmad, Ferdhiman Putera Bariguna, Lia Endiani, Wahyu Nugroho, Wildan Nurul Padjar.

Berdasarkan keputusan gubernur itu, juga diterangkan mengenai pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi TAP. Semua kebutuhannya dibebankan kepada APBD Provinsi Jawa Barat.

Namun dalam Kepgub itu, tidak disebutkan berapa honor atau anggaran yang disiapkan untuk masing-masing anggota TAP. Selain itu tidak jelas juga berapa lama masa tugas dari tim khusus yang dibentuk oleh Emil, karena tidak tercantum dalam Kepgub.

Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sengaja membentuk TAP demi terciptanya kselerasi pembangunan di Jawa Barat.

"Saya sampaikan Pemprov ini sedang bereksperimen dengan birokrasi dinamis. Birokrasi dinamis ini menyelesaikan pembangunan dengan melibatkan strategis-strategisnya. Ini sudah di SK-kan tim akselerasi pembangunan. Di Jakarta kaya TGUPP," ucapnya, Kamis (17/1/2019).

Pembentukan ini menuai pro dan kontra. Anggota Komisi I DPRD Jabar Didin Supriadin menyatakan dari sisi aturan dalam pembentukan tim itu, dinilai tidak jelas. Karena di dalam UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah dan turunan dari aturan tersebut meminta agar pemerintah daerah merampingkan struktur organisasinya dengan tugas dan fungsi yang lebih dimaksimalkan.

Pengamat Politik Unpad Firman Manan menilai positif keberadaan TAP. Tim ini menurutnya dibentuk untuk memastikan visi misi dan program gubernur baru bisa dijalankan secara baik.

Namun ia menyarankan gubernur berkonsultasi ke Kemendagri untuk aturan hukumnya.

"Karena ini pemerintah daerah harus jelas dasar hukumnya. Dulu itu (zaman Ahmad Heryawan) masalahnya dalam hal itu (payung hukum). Sekarang harus dipastikan punya dasar hukum yang kuat, termasuk tugas dan fungsi yang dijalankan. Agar tim ini bekerja tidak keluar dari jalurnya," tandasnya. - PT Kontak Perkasa

Sumber : detik.com

Operasional Anies Rp 54 M, Gaji TGUPP Ambil dari Situ Saja

PT Kontak Perkasa Futures - Fraksi NasDem DKI Jakarta mengkritik soal kemungkinan anggota TGUPP bisa bertambah. Fraksi NasDem DKI menganggap ini akan membebani anggaran.

"Seharusnya dapat digunakan untuk hal lain. Karena kekurangan percayaan kepada staf ada, maka perlu akomodir banyak orang. Mudah-mudahan bukan akomodir timses," ucap Ketua Fraksi NasDem Bestari Barus kepada wartawan, Senin (11/3/2019).

Dengan Pergub Nomor 16 tahun 2019, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bisa menambah jumlah anggota TGUPP sesuai kebutuhan. Namun, anggaran untuk TGUPP berjumlah Rp 20 miliar di kegiatan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda).

"Kalau masalah gaji, itu bisa dipakai (tambahan) dari operasional gubernur, kalau dari APBD sudah ada batasan, tidak mungkin lagi dinaikkan. Silakan gubernur mau ambil dari mana. Tidak bisa lagi dari APBD, karena sudah diketok," ucap Bestari.

Menurut Bestari, anggaran operasional gubernur sekitar Rp 50 miliar. Uang itu bisa digunakan oleh Anies untuk keperluannya.

"Rp 54 M. Kan dia boleh belanjakan ke mana saja," ucap Bestari.

Menurut Bestari, lebih baik Anies memberdayakan Kepala Dinas dan SKPD lainnya daripada menambah anggota TGUPP. Hal itu lebih efektif dan efisien untuk membantu gubernur.

"Saya kira (penambahan) itu hak gubernur. Namun perlu kita melihat, semakin banyak TGUPP, memperlihatkan kelemahan manajerial dari gubernur, negara sudah fasilitasi dengan kepala dinas, kepala SKPD. Itu Gubernurnya lemah sehingga butuh sangat banyak orang, dan membuat keputusan menjadi sangat sulit karena macam-macam meja yang harus dilewati," kata Bestari.

Sebelumnya, Anies mengatakan sebenarnya tidak ada perubahan yang signifikan dalam struktur TGUPP. Dia menyebut pergub baru itu hanya mengubah aturan bagi aparatur sipil negara (ASN) agar bisa bertugas dalam struktur TGUPP.

"Oh nggak (perubahan), sebenarnya bukan perombakan, sehingga sekarang memungkinkan bagi ASN untuk berada di situ," kata Anies seusai acara peresmian di Jalan RS Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan, Jumat (8/3/2019). - PT Kontak Perkasa Futures

Sumber : detik.com