PT Kontak Perkasa - Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2020 yang telah disampaikan Presiden Joko Widodo di Nota Keuangan kemarin, tak ada anggaran untuk kenaikan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Menurutnya, meski gaji PNS tak naik tahun depan, PNS tetap menerima gaji ke-13 dan ke-14.
"Gaji kan di APBN tidak naik, tapi tetap ada tunjangan ke-13 dan ke-14 (Tunjangan Hari Raya/THR)," ujar Bima di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Menurut Bima, hal tersebut tak jadi masalah atau merugikan apabila pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS yang tergerus inflasi.
"Kalau saya sih secara pribadi sebagai Kepala BKN dan Sekjen (Sekretaris Jenderal) KORPRI itu lebih memilih ya ini kan ada inflasi nih ya mungkin kalau pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS yang tergerus inflasi kan akan lebih baik lagi. Tapi itu kan sebagai pribadi dan sebagai sekjen KORPRI. Tapi ya kalau maunya PNS ditanya ya begitu (menginginkan gaji naik)," terang Bima.
Apabila gaji PNS diharuskan tetap naik tahun depan, maka Bima menyebutkan kenaikannya sebesar angka inflasi. Namun, ia mengatakan PNS sebagai abdi negara harus memahami tanggungan negara. Sehingga harus mendahului pengeluaran untuk kepentingan masyarakat terlebih dahulu.
"Ya sesuai inflasi saja. Tapi kan kita juga sebagai abdi negara juga harus memahami beban fiskal yang ditanggung negara. Pajaknya seperti apa perubahan-perubahan seperti apa, kita lebih mendahulukan masyarakatlah dari pada PNS sendiri," tandasnya. - PT Kontak Perkasa
Hal tersebut dikonfirmasi oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara Bima Haria Wibisana. Menurutnya, meski gaji PNS tak naik tahun depan, PNS tetap menerima gaji ke-13 dan ke-14.
"Gaji kan di APBN tidak naik, tapi tetap ada tunjangan ke-13 dan ke-14 (Tunjangan Hari Raya/THR)," ujar Bima di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (19/8/2019).
Menurut Bima, hal tersebut tak jadi masalah atau merugikan apabila pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS yang tergerus inflasi.
"Kalau saya sih secara pribadi sebagai Kepala BKN dan Sekjen (Sekretaris Jenderal) KORPRI itu lebih memilih ya ini kan ada inflasi nih ya mungkin kalau pemerintah bisa menutup gaji pokok PNS yang tergerus inflasi kan akan lebih baik lagi. Tapi itu kan sebagai pribadi dan sebagai sekjen KORPRI. Tapi ya kalau maunya PNS ditanya ya begitu (menginginkan gaji naik)," terang Bima.
Apabila gaji PNS diharuskan tetap naik tahun depan, maka Bima menyebutkan kenaikannya sebesar angka inflasi. Namun, ia mengatakan PNS sebagai abdi negara harus memahami tanggungan negara. Sehingga harus mendahului pengeluaran untuk kepentingan masyarakat terlebih dahulu.
"Ya sesuai inflasi saja. Tapi kan kita juga sebagai abdi negara juga harus memahami beban fiskal yang ditanggung negara. Pajaknya seperti apa perubahan-perubahan seperti apa, kita lebih mendahulukan masyarakatlah dari pada PNS sendiri," tandasnya. - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar