PT Kontak Perkasa - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut bicara terkait pertemuan antara Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Executive Chairman Freeport McMoRan James Robert (Jim Bob) Moffett. Isu itu dihembuskan oleh Mantan Menteri ESDM Sudirman Said.
Luhut mengatakan, Jokowi memang beberapa kali bertemu dengan Moffett. Namun dia menilai pertemuan itu biasa saja.
"Bertemu Presiden kan sering-sering juga. Saya juga sering bertemu Moffet juga, enggak ada masalahnya," ujarnya di kantor CSIS, Jakarta, Jumat (22/2/2019).
Luhut menegaskan, setiap pertemuan Jokowi dengan Moffett adalah pertemuan biasa. Tidak pernah ada kesepakatan yang di luar kepentingan nasional.
"Presiden itu tidak pernah ada deal macem-macem. Deal-nya dia selalu dalam koridor kepentingan nasional," tegasnya.
Luhut enggan berkomentar lebih jauh terkait isu tersebut. Dia menilai Sudirman Said yang menghembuskan isu itu pertama kali kurang kerjaan
"Ya yang viralin yang kurang kerjaan aja itu," sindirnya.
Sebelumnya Sudirman menceritakan, pada 7 Oktober 2015, sesampainya dia di ruangan kerja Jokowi, dia melihat ada Moffet, sedang mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Di sana Sudirman diperintahkan Jokowi untuk membuat draft mengenai kesepakatan pembelian saham.
Sesampainya di sebuah tempat, Moffet menyodorkan draf kesepakatan. Menurut Sudirman, draf itu tidak menguntungkan Indonesia.
Kemudian setelah pertemuan dengan Moffet, Sudirman langsung menyampaikan draft tersebut kepada Jokowi. Menurut Sudirman, saat itu Jokowi disebut langsung menyetujui, padahal menurut Sudirman draf tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport bukan Indonesia.
"Bapak dan Ibu tahu komentarnya pak presiden apa? Dia mengatakan 'lho kok begini saja sudah mau? Kalau mau lebih kuat lagi sebetulnya diberi saja'. Jadi mungkin saja ketika pagi itu, saya nggak ikut diskusi, saya datang tulis surat, dan saya nggak tahu sebelum pertemuan itu ada siapa. Jadi saya disuruh nulis surat dengan level ini aman, nggak merusak. Tapi pak Presiden bilang 'kok begini nggak mau', jadi mungkin tanggal 7 itu mungkin sudah ada komitmen yang lebih kuat, yang dikatakan surat itu perkuat posisi mereka, dan lemahkan posisi kita," ungkap Sudirman di acara bedah buku bertajuk 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan' di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2). - PT Kontak Perkasa
Luhut mengatakan, Jokowi memang beberapa kali bertemu dengan Moffett. Namun dia menilai pertemuan itu biasa saja.
"Bertemu Presiden kan sering-sering juga. Saya juga sering bertemu Moffet juga, enggak ada masalahnya," ujarnya di kantor CSIS, Jakarta, Jumat (22/2/2019).
Luhut menegaskan, setiap pertemuan Jokowi dengan Moffett adalah pertemuan biasa. Tidak pernah ada kesepakatan yang di luar kepentingan nasional.
"Presiden itu tidak pernah ada deal macem-macem. Deal-nya dia selalu dalam koridor kepentingan nasional," tegasnya.
Luhut enggan berkomentar lebih jauh terkait isu tersebut. Dia menilai Sudirman Said yang menghembuskan isu itu pertama kali kurang kerjaan
"Ya yang viralin yang kurang kerjaan aja itu," sindirnya.
Sebelumnya Sudirman menceritakan, pada 7 Oktober 2015, sesampainya dia di ruangan kerja Jokowi, dia melihat ada Moffet, sedang mengadakan pertemuan dengan Jokowi. Di sana Sudirman diperintahkan Jokowi untuk membuat draft mengenai kesepakatan pembelian saham.
Sesampainya di sebuah tempat, Moffet menyodorkan draf kesepakatan. Menurut Sudirman, draf itu tidak menguntungkan Indonesia.
Kemudian setelah pertemuan dengan Moffet, Sudirman langsung menyampaikan draft tersebut kepada Jokowi. Menurut Sudirman, saat itu Jokowi disebut langsung menyetujui, padahal menurut Sudirman draf tersebut hanya menguntungkan pihak Freeport bukan Indonesia.
"Bapak dan Ibu tahu komentarnya pak presiden apa? Dia mengatakan 'lho kok begini saja sudah mau? Kalau mau lebih kuat lagi sebetulnya diberi saja'. Jadi mungkin saja ketika pagi itu, saya nggak ikut diskusi, saya datang tulis surat, dan saya nggak tahu sebelum pertemuan itu ada siapa. Jadi saya disuruh nulis surat dengan level ini aman, nggak merusak. Tapi pak Presiden bilang 'kok begini nggak mau', jadi mungkin tanggal 7 itu mungkin sudah ada komitmen yang lebih kuat, yang dikatakan surat itu perkuat posisi mereka, dan lemahkan posisi kita," ungkap Sudirman di acara bedah buku bertajuk 'Satu Dekade Nasionalisme Pertambangan' di Jalan Adityawarman, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (20/2). - PT Kontak Perkasa
Sumber : detik.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar